BINTUNI, jurnalpapua – Rencana pembangunan pelabuhan Muturi sebagai pelabuhan induk untuk bersandar kapal penumpang Pelni maupun kapal barang antarprovinsi, hingga kini belum terlihat wujudnya.
Padahal, pembangunan fasilitas yang menjadi pintu penggerak roda ekonomi masyarakat Teluk Bintuni ini, sudah dirancang Dinas Perhubungan sejak tahun 2019. Dokumen feasibility study (FS) pembangunan Pelabuhan Muturi, juga sudah selesai disusun CV Skala Dimensi sebagai konsultan.
Studi kelayakan atau FS, menjadi instrumen wajib dalam setiap tahap pengambilan keputusan proyek pemerintah. Dokumen ini tidak hanya untuk memastikan proyek tersebut menguntungkan secara finansial, tetapi juga layak secara sosial, teknis, hukum, dan lingkungan.
Informasi yang diterima media ini, Kepala Dinas Perhubungan Teluk Bintuni, Viktor E. Ririhena, sudah dua kali mengajukan permohonan asistensi dokumen FS ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pertama pada 2 Agustus 2019, melalui surat bernomor 552.3/065/VII/Phb-2019. Yang kedua, pada 16 Maret 2020 dengan tujuan surat yang sama.
Ironisnya, dokumen FS yang disusun menggunakan dana APBD ratusan juta itu, tidak ada tindak lanjut.
Kemudian pada 21 Juni 2023, kembali digelar rapat roordinasi untuk persiapan penyusunan FS rencana pembanguan Pelabuhan Baru Manimeri, Muturi, dan FS rencana pembangunan Bandara SP II Bintuni.
Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Dinas Perhubungan ini, menghadirkan Tim Penyusun dari Tim Pusat Unggulan Teknologi Universitas Hasanuddin Makassar.
“Untuk progres rencana pembangunan bandara, saat ini sudah pada perencanaan tapaknya. Panjang bandara dan luasan area untuk pembangunan fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Jadi sekarang kita masuk ke tahap pembuatan master plan-nya,” kata Leonard Talama, Kabid Pelayaran dan Penerbangan Dinas Perhubungan Teluk Bintuni, baru-baru ini.
Proses selanjutnya, katanya, masih harus diajukan ke Kementerian Perhubungan untuk disetujui. Karena bandara yang akan dibangun, statusnya adalah bandara regional, bukan lagi bandara perintis seperti yang sudah ada saat ini.
Selain itu, kata Leo, Pemda Teluk Bintuni berharap ada kolaborasi yang baik antara Pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan. Pemda yang menyiapkan lahannya, pembangunan fisik bandara dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan sumber dana APBN.
“Karena dengan pembangunan bandara yang sebesar itu, kami tidak memiliki anggaran yang cukup,” tandasnya. JP01
