Dinas PUPR Teluk Bintuni Ajak Inspektorat Turun Lapangan Cek Pekerjaan Jalan

0
136
Tim dari Inspektorat bersama dengan Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Teluk Bintuni melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan jalan di Distrik Merdey, Selasa (17/9/2024).
Spread the love

BINTUNI, jurnalpapua – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, mengajak Inspektorat turun ke lapangan untuk cek hasil pekerjaan jalan yang telah diselesaikan kontraktor pelaksana, Selasa (17/9/2024).

Salah satu titik lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan ini adalah Pemeliharaan Ruas Jalan Merdey – Masyeta – Pertigaan Mosusuga sepanjang 5.300 meter (5,3 kilometer).

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Teluk Bintuni, Jonatir Nadeak mendampingi pemeriksaan yang dilakukan tim dari Inspektorat bersama dengan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.

Pemeliharaan ruas jalan senilai Rp 6,9 miliar yang menghubungkan dua distrik tersebut, dikerjakan oleh CV Sinar Mogoi dengan kontrak bernomor : DPUPR.035.b/PPKB/BBJ/PEML.JL/M-M-PM/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024.

“Ini adalah paradigma yang kami bangun, sebelum pihak ketiga melakukan penagihan. Kami undang Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan review langsung di lapangan, untuk mengetahui fakta yang sebenarnya,” kata Jonatir Nadeak.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengukur panjang, lebar hingga ketebalan material yang dihampar di badan jalan mulai dari titik nol hingga ujung jalan. Pemeliharaan jalan yang menjadi usulan para kepala distrik di wilayah pegunungan ini, menggunakan material urugan pilihan (urpil) berupa pasir dan batu kerikil.

Dijelaskan Jonatir, keterlibatan OPD teknis lain dalam setiap pekerjaan PUPR, adalah bagian dari transparansi pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pembayaran kegiatan.

Sebelumnya, Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Teluk Bintuni mengajak sejumlah OPD teknis ke wilayah yang sama, untuk melihat kondisi ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat dan minta diperbaiki. OPD tersebut adalah Bappelitbangda, BPKAD, Inspektorat dan Sekretariat Daerah.

Dengan pola turun bersama-sama melihat fakta di lapangan, kata Jonatir, agar semua pihak mengetahui secara langsung kondisinya sebelum menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan.

“Ketika pekerjaan sudah selesai, kami ajak turun juga Inspektorat untuk memeriksa hasilnya. Ini kami lakukan agar tidak ada dusta diantara kita,” tukas Jonatir. JP01

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here