BINTUNI, jurnalpapua – Kondisi Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri (BMM) yang tak kunjung memberikan konstribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), luput dari sorotan para anggota DPRD Teluk Bintuni.
Dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2023 terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada Jumat (29/9/2023) malam, tidak satupun fraksi di lembaga yang memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan itu, mempertanyakan kondisi Perusda BMM kepada Bupati.
“Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran para anggota dewan yang terhormat itu saat membahas APBD Perubahan. Apakah karena terlalu fokus pada penambahan anggaran, sehingga lupa pengawasan atas persoalan di depan mata yang sudah jelas-jelas menghabiskan banyak anggaran daerah tanpa ada hasil,” ucap Benyamin Yokodus Inanosa, tokoh intelektual masyarakat Sumuri kepada media ini, Minggu (1/10/2023).
Padahal, menurut Benny (sapaan Benyamin Inanosa), Pemda Teluk Bintuni telah memberikan penyertaan modal puluhan miliar agar perusahaan daerah itu bisa menjalankan usaha dan menjadi salah satu penyumbang PAD.
Bisnis yang pernah dirintis Perusda antara lain pengadaan BBM dengan membeli kapal SPOB seharga Rp 7,7 miliar, dan membangun hotel mewah di kawasan GSG. Namun kedua usaha ini tidak jelas kelanjutannya.
“Kapal SPOB yang dibeli, sekarang tidak tahu dimana keberadaannya. Begitu juga hotel yang sudah menghabiskan banyak biaya, hanya meninggalkan kerangka bangunan tanpa ada kelanjutannya. Ini yang seharusnya dipertanyakan DPRD agar penyertaan modal itu dipertanggungjawabkan,” tukas Benny.
Baca juga: Tersisa Waktu 3 Bulan, APBD Teluk Bintuni Bertambah Setengah Triliun
Tidak adanya perhatian wakil rakyat terhadap Perusda BBM dalam forum Sidang Paripurna ini juga tercermin dari jawaban Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw saat menanggapi pandangan umum fraksi.
Terhadap pandangan umum Fraksi Persatuan Indonesia, Bupati menanggapi soal kecukupan guru SD dan SMP di daerah pinggiran, bantuan pendidikan bagi mahasiswa, ketersediaan obat di puskesmas pembantu, masalah jalan dan jembatan serta persoalan listrik pedesaan.
“Pemerintah Daerah berkomitmen dan akan memaksimalkan penanganan listrik desa, agar pelayanan kelistrikan di distrik dan kampung dapat berjalan baik,” kata Bupati.
Terhadap pandangan umum Fraksi Pembangunan Demokrasi Nasional, Bupati menanggapi persoalan penyerapan anggaran, penyusunan APBD dan APBD Perubahan yang terlambat serta program padat karya untuk penyerapan tenaga kerja di distrik.
Selanjutnya Bupati Teluk Bintuni menanggapi pandangan umum Fraksi Golongan Karya yang menyampaikan masalah percepatan pengentasan kemiskinan, capaian kinerja Pemerintah Daerah serta singkronisasi dan harmonisasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Yang terakhir, Bupati Petrus Kasihiw menanggapi pandangan umum fraksi Nasional Demokrat Bersatu antara lain terkait pelayanan publik, bantuan generator listrik di base camp Hendrison serta transportasi terhadap anak-anak sekolah dari base camp tersebut.
“Terkait ketersediaan transportasi bagi masyarakat yang berada di base camp Hendrison, akan dilakukan penanganan tahun 2024,” tukas Bupati. JP01
