BINTUNI, jurnalpapua.id – Meski perayaan Natal 2021 sudah berlalu dan hari libur Tahun Baru sudah lewat satu bulan yang lalu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkantor di kompleks perkantoran Bupati Teluk Bintuni, Papua Barat, diketahui tidak berpenghuni disaat jam kerja masih berlangsung.
Fakta ini terungkap saat Bupati Ir Petrus Kasihiw MT melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor OPD pada Kamis (4/2/2022). Tidak adanya tanggungjawab dan lemahnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibayar pemerintah ini, mengundang kemarahan Bupati selaku Pembina kepegawaian Daerah.
Saat memberikan arahan dalam Apel Gabungan yang berlangsung di Gelanggang Argosigemerai Distrik Bintuni Timur, pada Jumat (4/2/2022), Bupati Petrus Kasihiw membeber sejumlah nama OPD yang didapati tidak ada penghuninya.
Dari selembar kertas berisi catatan yang dipegang Bupati, nama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah yang pertama disebut. Kemudian Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Bakesbangpol dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sidak itu dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang didengar Bupati, terkait buruknya layanan di sejumlah OPD. Kata Bupati, dirinya menerima keluhan itu secara langsung saat bertemu masyarakat, maupun melalui media sosial.
Bupati Piet mengaku prihatin atas kondisi tersebut, mengingat para ASN itu adalah abdi Negara yang dibayar pemerintah untuk melayani masyarakat. Bahkan karena kesal, Bupati sempat muncul ide jahil dengan mengambil barang-barang di kantor OPD yang tidak berpenghuni itu.
“Saya ingin tahu ada berapa banyak nanti OPD yang membuat laporan kehilangan barang. Ini bagaimana bisa kantor tidak ada orangnya,” kata Bupati.
Atas temuan itu, Bupati telah berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD, untuk menjatuhkan sanksi berupa tidak dibayarkannya sejumlah tunjangan pegawai yang seharusnya di terima ASN.
Agar kondisi itu tidak terulang, Petrus Kasihiw dalam kesempatan apel gabungan itu telah memerintah Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah, untuk menertibkan absensi pegawai dari seluruh OPD yang ada, setiap hari.
Selain mendapati OPD yang tidak berpenghuni, dalam sidak Bupati yang didampingi Inspektorat dan Satpol PP ini, juga diketahui adanya pegawai yang sudah pulang meski jam kerja masih berlangsung. Dari sidak yang dilakukan, kata Bupati, hanya kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang paling banyak pegawainya. “Kantor BPKAD ini patut diapresiasi. Kalau pegawai di kantor ini banyak menerima uang lembur, sangat wajar karena mereka betul-betul ada di kantor dan bekerja,” tukasnya. JP01
