BINTUNI, jurnalpapua.id – Menjalani kepemimpinannya sebagai Bupati Teluk Bintuni periode kedua, Ir Petrus Kasihiw MT semakin tegas dalam menata struktur kepegawaian demi efisiensi anggaran berbasis kebutuhan.
Diantara langkah yang ditempuh adalah melakukan seleksi secara ketat dalam merekrut tenaga Honor Daerah (Honda). Kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Petrus Kasihiw menghimbau agar merekrut tenaga honorer sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan.
“Saya pertama saya sampaikan di sini, jangan sampai kita menggaji pengangguran. Setiap bulan membayar honor pegawai yang hanya datang ke kantor, duduk-duduk tanpa ada tugas-tugas yang jelas,” kata Bupati Petrus Kasihiw saat membuka rapat lintas OPD secara virtual, membahas tenaga honorer yang telah dirumahkan, Jumat (3/9/2021).
Untuk menghindari pembayaran honor pengangguran berseragam ini, Petrus Kasihiw menegaskan agar seluruh pimpinan OPD dan Kantor Distrik, agar merekrut tenaga honorer sesuai kebutuhan berdasarkan skala prioritas atas tugas-tugas yang akan dikerjakan.
Mantan Kepala Bappeda menyebut sejumlah OPD teknis yang mendapat skala prioritas dalam merekrut tenaga honorer, yakni Dinas Pendidikan (honorer guru), Dinas Kesehatan (honorer tenaga medis), Badan Pendapatan Daerah (honorer untuk peningkatan retribusi dan pajak daerah) serta OPD yang bertugas memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
Kemudian yang diizinkan Bupati untuk merekrut tenaga honorer adalah OPD yang membutuhkan operator dalam system pengelolaan anggaran.
“Kalau yang sifatnya hanya staffing dan umum, harus kita hitung dengan baik karena kita tidak terlalu membutuhkan tenaga honorer di situ. Ada tenaga CPNS yang baru saja menerima SK, yang bisa kita pergunakan. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan setiap OPD dalam merekrut honorer harus berdasarkan kebutuhan, jangan karena keinginan,” tandasnya.
Seleksi ketat dalam perekrutan tenaga honorer itu, juga dilandasi kemampuan anggaran daerah dalam membayar tenaga honorer setiap bulannya. Jangan sampai kata Piet, setiap OPD sudah terlanjur merekrut tenaga honorer banyak, tapi kemampuan keuangan daerah dalam membayar honor mereka tidak ada.
“Ini yang harus realistis. Jangan sampai kita menerima banyak, tapi tidak mampu kita bayar,” tandasnya. JP01
